Komisi VI DPR RI menilai, anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terlalu minim untuk mendatangkan banyak investor ke dalam negeri. Target tinggi yang dibebankan kepada BKPM tak didukung anggaran yang cukup.

Demikian mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kepala BKPM Thomas Lembong, Senin (13/2), yang membahas anggaran untuk APBN-P 2017. Anggota Komisi VI Iskandar Syaichu yang juga Anggota Banggar DPR, menegaskan, “BKPM adalah ujung tombak pemerintah dalam menjaring investasi. Sejak saya menjadi Anggota DPR, anggaran BKP tidak pernah signifikan.”

Ditambahkan Anggota F-PPP itu, untuk menjaring investor masuk ke Indonesia butuh biaya besar. Padahal, target pada tahun 2017, BKPM harus mengejar Rp678 triliun. Bahkan, pada 2018 target tersebut dinaikkan lagi mencapai Rp800-Rp900 triliun. Disampaikan Iskandar, masih ada ruang bagi BKPM bila ingin menaikkan anggarannya pada APBN-P 2017.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana tersebut, Thomas menyampaikan, anggaran BKPM 2016 yang semula Rp520.901.324.000 mengalami perubahan menjadi Rp488.465.562.000. Pemotongan ini dilakukan, karena ada seruan penghematan dari Menteri Keuangan. (mh)/foto:runi/iw.